perekonomian indonesia
NAMA : ERIKO EKA PUTRA
KLS : 3 EA 12
NPM : 10208450
APA ARTI NEOLIBERALISME ??
Neoliberalisme berusaha memperbarui liberalisme dengan menyetujui asumsi neorealis bahwa negara-negara adalah aktor-aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi tetap mempertahankan pendapat bahwa aktor-aktor bukan negara dan organisasi-organisasi antarpemerintah adalah juga penting. Para pendukung seperti Maria Chatta berargumen bahwa negara-negara akan bekerja sama terlepas dari pencapaian-pencapaian relatif, dan dengan demikian menaruh perhatian pada pencapaian-pencapaian mutlak.[rujukan?] Meningkatnya interdependensi selama Perang Dingin lewat institusi-institusi internasional berarti bahwa neo-liberalisme juga disebut institusionalisme liberal.[rujukan?] Hal ini juga berarti bahwa pada dasarnya bangsa-bangsa bebas membuat pilihan-pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mereka akan menerapkan kebijakan tanpa organisasi-organisasi internasional yang merintangi hak suatu bangsa atas kedaulatan.[rujukan?] Neoliberalimse juga mengandung suatu teori ekonomi yang didasarkan pada penggunaan pasar-pasar yang terbuka dan bebas dengan hanya sedikit, jika memang ada, intervensi pemerintah untuk mencegah terbentuknya monopoli dan bentuk-bentuk konglomerasi yang lain.[rujukan?] Keadaan saling tergantung satu sama lain yang terus meningkat selama dan sesudah Perang Dingin menyebabkan neoliberalisme didefinisikan sebagai institusionalisme, bagian baru teori ini dikemukakan oleh Robert Keohane .
CONTOH
Ada dua fenomena yang saling bertolak belakang berkenaan dengan pemahaman publik tentang
apa yang terjadi dalam dinamika perokonomian indonesia, pertama, istilah dan angka ekonomi cenderung mendominasi headline news media-media nasional. Kedua, banyak orang yang jadi bingung dengan penjelasan para ahli mengenai ulasan-ulasan ekonomi tadi terutama penjelasan dari para ahli dari kalangan pemerintah. Disini penulis menggambarkan mengenai situasi indonesia saat ini, penulis dalam buku ini juga mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar pulih dari krisis ekonomi 1997?
arus utama pemerintahan menganggap sudah ada perbaikan, hampir semua paket reformasi menuruti agenda IMF.
Terdapat perbebedaan mengenai penyebab utama krisis, terutama berkenaan dengan bobot dari faktor-faktor yang diidentifikasi, Buku ini harus di baca karena isinya berbobot bagi aktivis mahasiswa ataupun mahasiswa secara umum membaca buku ini sebagai tonggak membangun bangsa untuk masyarakat awam buku ini penting sebagai pedoman dalam pemilu yaitu jangan memilih calon yamg berpandangan neoliberalisme.
ADA JUGA YANG MENGUNGKAP BAHWA NEOLIBERALISME: BENTUK MUTAKHIR KAPITALISME INTERNASIONAL
krisis 1997 dan upaya pemulihannya pada akhirnya berujung dengan dijalankannya agenda neo-liberalisme di Indonesia. Agenda serupa telah berjalan terlebih dahulu di banyak negara lain, serta menjadi sangat dominan dalam kebijakan di negara-negara induk kapitalisme. Pandangan dan kebijakan tersebut dikenal pula dengan istilah konsensus Washington (Washington Consensus), merujuk kepada Amerika Serikat sebagai negara induk pembuat konsep. Belakangan, ada beberapa perubahan pada isi konsensus Washington, namun secara substansi masih bisa disebut sebagai agenda neoliberalisme.
Sebagaimana perkembangannya di seluruh dunia, agenda neoliberalisme di Indonesia hanya merupakan suatu tahap saja dari kapitalisme. Neoliberalisme adalah konsep paling mutakhir dari kapitalisme, dalam arti yang mendominasi perwujudannya saat ini. Sebagai suatu aliran pemikiran, neoliberalisme memiliki akar pada gagasan kaptalisme yang awal. Sebagai suatu agenda (terutama dalam mekanisme dan sistem ekonomi), neoliberalisme baru dominan sekitar dua dekade terakhir ini.
Dengan demikian, kita harus memahami dominasi agenda neoliberalisme di seluruh dunia (khususnya di negara berkembang) dalam konteks sejarah kapitalisme. Dalam kasus Indonesia, kapitalisme dahulu pernah mengambil bentuk penjajahan fisik pada era VOC dan pemerintah Belanda. Indonesia membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa mengusir kolonialisme yang pada waktu itu secara kasat mata telah mengakibatkan penderitaan langsung rakyat banyak. Bahkan sebenarnya akibat dari kolonialisme itu masih didera sampai saat ini, diantaranya berkenaan dengan struktur ekonomi dualistis dan struktur ketergantungan ekonomi. Kapitalisme juga yang “menyusup” dalam ideologi pembangunanisme Orde Baru, yang dampak buruknya justeru semakin dirasakan pada era ini. Faham pembangunan adalah versi Negara Dunia Ketiga (termasuk Indonesia) dari faham negara kesejahteraan atau Keynesianisme. Formulasi faham tersebut pada dasarnya dibuat bagi kepentingan kapitalisme internasional.
Penjelasan tentang berbagai hal yang dinilai sebagai penyebab krisis seperti adanya KKN yang parah, porsi negara yang terlalu besar dalam perekonomian, adanya kesalahan strategi pembangunan ekonomi Orde Baru, peran negara, dan semacamnya patut diwaspadai sebagai bagian dari propaganda agenda neoliberalisme. Perhatikan bahwa dalam hampir semua rekomendasi atau solusi yang ditawarkan pandangan semacam itu adalah bersesuaian dengan kelancaran (kebutuhan) mekanisme kapitalisme internasional.
Wajar jika timbul kecurigaan atas hasil diagnosa kebanyakan ekonom mainstreams tentang kehancuran perekonomian Indonesia di penghujung era Orde Baru. Alih-alih menganggap penyebab krisis adalah terlampau terintegrasinya perekonomian Indonesia kepada tatanan kapitalisme dunia, malah hasil analisis yang disodorkan adalah karena Perekonomian Indonesia kurang kapitalis. Solusinya, ekonomi kita harus lebih pasar oriented, serta lebih terbuka dengan pihak asing, dalam semua aspek perekonomian. Tidak cukup hanya terbuka dalam ekspor impor, melainkan juga dalam hal arus keluar masuk modal.
Selain itu, buku ini berpandangan bahwa kita tidak bisa mencukupkan diri dengan penjelasan tentang krisis 1997 yang hanya menganalisis faktor-faktor yang terlihat pada saat itu saja. Penjelasan harus diperluas sehingga mencakup analisis tentang keadaan perekonomian Indonesia secara keseluruhan sejak dahulu, sejak zaman kolonialisme. Bisa dipastikan pula bahwa akan ada penjelasan teknis baru lagi, jika kembali terjadi krisis ekonomi yang akut. Sementara itu, tidak ada krisis baru pun, kehidupan rakyat kebanyakan sudah susah. Bisa dikatakan bahwa cara pengelolaan perekonomian seperti yang dijalankan sekarang tidak member harapan baru bagi perbaikan kehidupan mereka
Rabu, 23 Februari 2011
Selasa, 22 Februari 2011
MERAIH CITA-CITA DAN MASA DEPAN
NAMA : ERIKO EKA PUTRA
KLS : 3 EA 12
NPM : 10208450
BAHASA INDONESIA 2
saya adalah seorang muslim yang berkepribadian asal Indonesia. Nama asliku adalah Eriko eka putra, namun saat lahir dan tumbuh dewasa, ia menggunakan nama riko saputra sebagai nama panggilannya saja. Eriko eka putra lahir di Jakarta, 5 Desember 1990. Ia sempat sekolah di pondok pesantren darunnajah Islamic boarding scholl di daerah Jakarta ,waktu di pesantern dia banyak ikut kegiatan diantaranya qoriatul qur’an,marawis dan nasyid (lagu-lagu islam), saya sering menjadi perwakilan pesantren untuk lomba nasyid di sekitar jabotabek,saya senang bisa berada dipesantren karena mengajarkan kita bagaimana hidup tanpa orang tua dan mandiri serta ingat akan sholat tepat waktu.
Saya di pesantren hanya sampai kelas 1 SMA setelah itu saya pindah ke SMA di daerah bekasi, Dan sekarang saya kuliah di universitas gunadarma jurusan manajemen ekonomi. Saya sempat bekerja menjadi auditor,pegawai pizza hut dan SPB event dan Lain-lain. kemudian menjabat juga sebagai ketua karang taruna dan ketua ikrima masjid di perumahan delta pekayon jaya sampai saat ini. Aku senang punya banyak pengalaman bekerja dan Saya yakin suatu saat nanti saya bisa membahagiakan orang tua dengan hasil jerih payah kerjaku sendiri, Hingga saat ini aku hanya ingin focus kuliah sampai lulus insya allah, Aku punya cita-cita bekerja menjadi marketing atau pun pegawai kantoran dan presenter.Dengan doa dan dukungan dari teman-teman,orang tua insya allah aku bisa meraih cita-cita yang akan aku capai suatu saat nanti . amin …
TIPS ERIKO EKA PUTRA
Semua keberhasilan dan kegagalan seseorang itu berasal dari masing masing orang tersebut, memulai suatu usaha apapun harus dimulai dari sikap dan cara berpikir kita dalam menanggapi berbagai situasi yang akan ditemui dalam mengarungi kerasnya kehidupan ini. Semua kita ini adalah orang orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi kelebihan kita dan meminimalkan kekurangan kita, karna keseimbangan ke semua unsur kita adalah kunci sukses yang akan kita raih. Kita bukan harus berhasil, bukan harus sukses, tapi kita harus mencoba untuk sukses tanpa kenal lelah dan kata menyerah, kegagalan adalah jenjang untuk sebuah kesuksesan bukan harus ditangisi dan disesali.
KLS : 3 EA 12
NPM : 10208450
BAHASA INDONESIA 2
saya adalah seorang muslim yang berkepribadian asal Indonesia. Nama asliku adalah Eriko eka putra, namun saat lahir dan tumbuh dewasa, ia menggunakan nama riko saputra sebagai nama panggilannya saja. Eriko eka putra lahir di Jakarta, 5 Desember 1990. Ia sempat sekolah di pondok pesantren darunnajah Islamic boarding scholl di daerah Jakarta ,waktu di pesantern dia banyak ikut kegiatan diantaranya qoriatul qur’an,marawis dan nasyid (lagu-lagu islam), saya sering menjadi perwakilan pesantren untuk lomba nasyid di sekitar jabotabek,saya senang bisa berada dipesantren karena mengajarkan kita bagaimana hidup tanpa orang tua dan mandiri serta ingat akan sholat tepat waktu.
Saya di pesantren hanya sampai kelas 1 SMA setelah itu saya pindah ke SMA di daerah bekasi, Dan sekarang saya kuliah di universitas gunadarma jurusan manajemen ekonomi. Saya sempat bekerja menjadi auditor,pegawai pizza hut dan SPB event dan Lain-lain. kemudian menjabat juga sebagai ketua karang taruna dan ketua ikrima masjid di perumahan delta pekayon jaya sampai saat ini. Aku senang punya banyak pengalaman bekerja dan Saya yakin suatu saat nanti saya bisa membahagiakan orang tua dengan hasil jerih payah kerjaku sendiri, Hingga saat ini aku hanya ingin focus kuliah sampai lulus insya allah, Aku punya cita-cita bekerja menjadi marketing atau pun pegawai kantoran dan presenter.Dengan doa dan dukungan dari teman-teman,orang tua insya allah aku bisa meraih cita-cita yang akan aku capai suatu saat nanti . amin …
TIPS ERIKO EKA PUTRA
Semua keberhasilan dan kegagalan seseorang itu berasal dari masing masing orang tersebut, memulai suatu usaha apapun harus dimulai dari sikap dan cara berpikir kita dalam menanggapi berbagai situasi yang akan ditemui dalam mengarungi kerasnya kehidupan ini. Semua kita ini adalah orang orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi kelebihan kita dan meminimalkan kekurangan kita, karna keseimbangan ke semua unsur kita adalah kunci sukses yang akan kita raih. Kita bukan harus berhasil, bukan harus sukses, tapi kita harus mencoba untuk sukses tanpa kenal lelah dan kata menyerah, kegagalan adalah jenjang untuk sebuah kesuksesan bukan harus ditangisi dan disesali.
Perekonomian Indonesia
* seberapa pentingkah peranan pemerintah dalam perekonomian indonesia..
Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Membicarakan tentang peranan pemerintah dalam pariwisata sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita.Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peran atau peraturan – peraturan yang penting yang harus dibuat penerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka ( deposit payment ) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi,tour dan lain –lain,peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan dengan jumlah minimal lampu yang ada dimasing – masing lantai hotel dan alat pendukung keamanan lainnya,peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan, peraturan standar kompetensi pekerja – pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, sopir dan nahkoda,Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; Flora dan Fauna yang langka, air tanah dan juga udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahakan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berncana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manpaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi. Social dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan social dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur ( tidak hanya bentuk fisik ), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah saran transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana – sarana pariwisata.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam paper ini akan dibahas berbagai masalah, diantaranya :
1. Bagaimana Lingkupan Kepariwisataan ?
2. Apakah Indikator Ekonomi Pariwisata ?
3. Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata ?
1.3 Tujuan
Paper ini dibuat dengan tujuan untuk menambah kepustakaan yang menyangkut peranan pemerintah dalam pariwisata. Selain itu, paper ini juga bertujuan untuk memeberikan pengetahuan yang lebih terhadap pembaca. Selain itu paper ini juga disusun dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang lingkupan pkepariwisataan, indikator ekonomi pariwisata dan peranan-peranan pemerintah dalam pariwisata.
1.4 Manfaat Penulisan
Bagi Masyarakat
- Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pariwisata terutama dalam penentuan ekonomi masyarakat dalam pariwisata
- Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menentukan perputaran ekonomi pariwisata karena peranan pemerintah tersebut.
1.5 Ruang Lingkup
Runag lingkup yang akan dibahas dalam paper ini, hanya mengacu pada indikator atau tolak ukur dalam ekonomi pariwisata dan peranan pemerintah dalam pariwisata.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Lingkupan Kepariwisataan
Kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak. Secara khusus kepariwisataan dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk memperkecil kesenjangan saling pengertian di antara negara-negara yang sudah berkembang yang biasanya adalah negara-negara wisatawan atau negara “Pengirim Wisatawan” dengan negara-negara yang sedang berkembang yakni negara-negara kunjungan wisatawan atau negara “Penerima Wisatawan”.
Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari 3 unsur yakni : Manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan). Inilah unsur-unsur yang menjadi persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut. Tetapi ada faktor kas lainnya yang dituntut untuk membedakan kegiatan pariwisata dari suatu kegiatan jalan-jalan “cuci mata” atau makan angin pada suatu saat tertentu.
Selain itu, ada faktor-faktor kas yang dimaksud bepergian, sifat sementara bebergian tersebut penggunaan fasilitas wisata dan yang dianggap paling penting yaitu faktor kenikmatan dan perasaan yang rileks berkreasi. Dari faktor tersebut, bukanlah faktor kepariwisataan yang mutlak, meskipun dalam beberapa hal kaidah kenikmatan dan rekreasi bukanlah tujuan utama kepergian mereka, melainkan orang yang berpariwisata berbisnis.
Segi lain pariwisata hendaknya dilihat dari sudut pandang negara penerima wisatawan. Didalam konteks ini pariwisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam pembangunan sosial dan ekonomi, baik negara maju atau sedang berkembang, maka badan usaha dan organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri, diantaranya : titik berat tulang punggung perekonomian dewasa ini sedang beralih dari industri klasik, zaman : Revolusi Industri, ini mempunyai dimensi-dimensi dan persepesi-persepesi yang bervariasi pula. Lagi pula pariwisata sebagai suatu sektor yang komplek, meliputi industri-industri dalam arti yang klasik, seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri cendra mata. Begitu juga penginapan dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.
Definisi kalasik mengenai industri ini, sudah membuka jalan pendekatan secara lebih modern menuju suatu batasan arti bahwa indutri sebagai suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang-barang secara lebih modern menuju suatu batasan arti bahwa industri sebagai suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang-barang tertentu. Suatu industri dianggap oleh konsumen harus saling menunjang secara sempurna, walaupun secara fisik industri itu mungkin berbeda. Definisi itu dapat juga diperluas pengertiannya sehingga mencakup badan-badan usaha yang menghasilkan suatu jenis produksi melalui proses yang sama.
Apakah jasa-jasa termasuk pada kelompok pengertian industri atau tidak, pertanyaan ini hanya masalah sematik (arti kata) istilah industri itu. Mendesaknya kebutuhan dalam kehidupan ekonomi modern telah mengakibatkan begitu kompleksnya bidang produksi dan begitu bervariasinya aktivitas produksi sehingga pengertian kita mengenai apa yang dimaksud dengan istilah industri harus ditinjau kembali. Suatu produk apakah yang dapat dijamah atau tidak dapat dijamah, jika memenuhi kebutuhan tertentu manusia, haruslah dianggap sebagai suatu produk industri. Jika serangkaian suatu produk yang dihasilkan oleh berbagai badan usaha dan organisasi kerja menunjukan secara khusus bahwa fungsi mereka secara menyeluruh ada kaitan dan membuktikan kedudukan mereka di dalam kehidupan ekonomi, maka badan usaha dan organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri.
2.2 Indikator Ekonomi Periwisata
Meskipun tidak terdapat hubungan langsung antara perubahan ekonomi nasional dengan pengembangan pariwisata , setidaknya perubahan ekonomi yang terjadi mengkondisikan perubahan kegiatan usaha pariwisata. Beberapa kendala ekonomi dapat mempengaruhi pengembangan yang diharapkan antara lain :
- Ketidakpastian pengendalian inflasi
- Pengangguran yang berkembang terus
- Proteksi yang mempengaruhi perdagangan valuta asing
- Devaluasi mata uang (atau revaluasi)
- Perubahan atas pajak / fiskal keberangkatan
2.3 Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata
1. Peranan Pemerintah dalam Ekonomi Pariwisata
Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih banyak tinggal dan lebih banyak menghamburkan uangnya. Sayang bahwa banyak program kurang masak dipertimbangkan, khususnya mengenai keuntungan yang akan diperoleh apakah lebih besar daripada perusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi ada kecendrungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjadi daya tarik wisata. Dengan cara demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya quick yielding.
Tujuan pokok dari kebijakan ekonomi pemerintah terhadap pariwisata adalah untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional. Tujuan kontribusi ini termasuk :
(a) Optimalisasi kontribusi dalam neraca pembayaran
(b) Menyiapkan perkembangan ekonomi regional dan neraca pembayaran regional.
(c) Menyiapkan tenaga kerja
(d) Peningkatan dan pendistribusian pendapatan.
(e) Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial
(f) Memaksimalkan peluang pendapatan fiscal
Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata. Pemerintah dalam pariwisata digambarkan sebagai berikut :
REGULASI
Lisensi, perencana, klasifikasi system, pengupahan
PENERIMAAN
Pajak, Retribusi
PENGELUARAN
Infrastruktur, Investasi, bantuan, pinjaman
REDISTRIBUSI
Pajak, kesejahteraan, pelatihan
EKONOMI
Pemasok Konsumen
2. Pajak dalam Pariwisata
Banyak pemerintah memanfaatkan pariwisata sebagai :
- Sumber pendapatan
- Sumber biaya bagi sektor lain.
3. Pengeluaran Pemerintah dalam Pariwisata
Dari satu sisi pemerintah memperoleh pendapatan dari pariwisata, tetapi disisi lain pemerintah banyak mengeluarkan untuk pariwisata. Tiga pengeluaran besar pemerintah bagi pariwisata adalah :
- Investasi dan pemeliharaan infrastruktur
- Fasilitas pengembangan pariwisata
- Pemasaran pariwisata
Untuk ini pemerintah akan memberi bantuan pengeluaran bagi pengembangan pariwisata tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam pengembangan pariwisata :
a. Pengeluaran langsung :
- Subsidi / bantuan
- Partisipasi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan
- Bunga Bank
- Bantuan bagi penelitian
- Bantuan bagi pendidikan dan pelatihan
b. Reduksi dari reabilitas
- Reduksi pajak
- Bebas – pajak bagi barang / jasa tertentu
c. Jaminan / Garansi
- Jaminan atas pinjaman komesrsial
- Jaminan ijin atas pekerja asing
Pengeluaran bagi pemasaran pariwisata yang dikerjakan pemerintah, antara lain untuk :
- Riset dan kegiatan pemasaran (NTO)
- Public Relation
- Iklan dan promosi lainnya
- Komunikasi dan distribusinya
- Pengembangan produk
4. Pengawasan Ekonomi Dalam Pariwisata
Pemerintah turut campur dalam sektor pariwisata untuk tujuan perlindungan terhadap konsumen dengan membuat peraturan (memperbaiki peraturan lama / melakukan deregulasi) menyangkut :
a. Peraturan perlindungan terhadap konsumen
b. Peraturan tentang keteraturan pemasaran
Peraturan tersebut diatas mengemukakan jaminan atas :
- Pemasok barang / jasa
- Kuantitas barang / jas serta uang yang diperdagangkan
- Harga yang diciptakan
- Kondisi barang / jasa yang diperdagangkan
- Pembayaran (perlindungan atas pembayaran dimuka)
- Lisensi usaha berfungsi sebagai perlindungan konsumen
- Klasifikasi fasilitas akomodasi
- Pengaturan harga atas pasokan produk
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pemaparan paper di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut :
1. Meskipun tidak terdapat hubungan langsung antara perubahan ekonomi nasional dengan pengembangan pariwisata , setidaknya perubahan ekonomi yang terjadi mengkondisikan perubahan kegiatan usaha pariwisata.
2. Peranan-peranan Pemerintah dalam pariwisata, adalah sebagai berikut :
a. Peranan Pemerintah dalam ekonomi pasar
b. Pajak dalam pariwisata
c. Pengeluaran Pemerintah dalam pariwisata
d. Pengawasan Pemerintah dalam pariwisata.
3. Pariwisata dapat dipandang sebagai industri dalam lingkupan kepariwisataan yang menunjang perekonomian dalam pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
www.geogle.co.id
Wahab,S. “Manajemen Kepariwisataan”. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Membicarakan tentang peranan pemerintah dalam pariwisata sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita.Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peran atau peraturan – peraturan yang penting yang harus dibuat penerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka ( deposit payment ) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi,tour dan lain –lain,peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan dengan jumlah minimal lampu yang ada dimasing – masing lantai hotel dan alat pendukung keamanan lainnya,peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan, peraturan standar kompetensi pekerja – pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, sopir dan nahkoda,Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; Flora dan Fauna yang langka, air tanah dan juga udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahakan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berncana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manpaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi. Social dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan social dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur ( tidak hanya bentuk fisik ), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah saran transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana – sarana pariwisata.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam paper ini akan dibahas berbagai masalah, diantaranya :
1. Bagaimana Lingkupan Kepariwisataan ?
2. Apakah Indikator Ekonomi Pariwisata ?
3. Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata ?
1.3 Tujuan
Paper ini dibuat dengan tujuan untuk menambah kepustakaan yang menyangkut peranan pemerintah dalam pariwisata. Selain itu, paper ini juga bertujuan untuk memeberikan pengetahuan yang lebih terhadap pembaca. Selain itu paper ini juga disusun dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang lingkupan pkepariwisataan, indikator ekonomi pariwisata dan peranan-peranan pemerintah dalam pariwisata.
1.4 Manfaat Penulisan
Bagi Masyarakat
- Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pariwisata terutama dalam penentuan ekonomi masyarakat dalam pariwisata
- Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menentukan perputaran ekonomi pariwisata karena peranan pemerintah tersebut.
1.5 Ruang Lingkup
Runag lingkup yang akan dibahas dalam paper ini, hanya mengacu pada indikator atau tolak ukur dalam ekonomi pariwisata dan peranan pemerintah dalam pariwisata.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Lingkupan Kepariwisataan
Kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak. Secara khusus kepariwisataan dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk memperkecil kesenjangan saling pengertian di antara negara-negara yang sudah berkembang yang biasanya adalah negara-negara wisatawan atau negara “Pengirim Wisatawan” dengan negara-negara yang sedang berkembang yakni negara-negara kunjungan wisatawan atau negara “Penerima Wisatawan”.
Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari 3 unsur yakni : Manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan). Inilah unsur-unsur yang menjadi persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut. Tetapi ada faktor kas lainnya yang dituntut untuk membedakan kegiatan pariwisata dari suatu kegiatan jalan-jalan “cuci mata” atau makan angin pada suatu saat tertentu.
Selain itu, ada faktor-faktor kas yang dimaksud bepergian, sifat sementara bebergian tersebut penggunaan fasilitas wisata dan yang dianggap paling penting yaitu faktor kenikmatan dan perasaan yang rileks berkreasi. Dari faktor tersebut, bukanlah faktor kepariwisataan yang mutlak, meskipun dalam beberapa hal kaidah kenikmatan dan rekreasi bukanlah tujuan utama kepergian mereka, melainkan orang yang berpariwisata berbisnis.
Segi lain pariwisata hendaknya dilihat dari sudut pandang negara penerima wisatawan. Didalam konteks ini pariwisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam pembangunan sosial dan ekonomi, baik negara maju atau sedang berkembang, maka badan usaha dan organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri, diantaranya : titik berat tulang punggung perekonomian dewasa ini sedang beralih dari industri klasik, zaman : Revolusi Industri, ini mempunyai dimensi-dimensi dan persepesi-persepesi yang bervariasi pula. Lagi pula pariwisata sebagai suatu sektor yang komplek, meliputi industri-industri dalam arti yang klasik, seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri cendra mata. Begitu juga penginapan dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.
Definisi kalasik mengenai industri ini, sudah membuka jalan pendekatan secara lebih modern menuju suatu batasan arti bahwa indutri sebagai suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang-barang secara lebih modern menuju suatu batasan arti bahwa industri sebagai suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang-barang tertentu. Suatu industri dianggap oleh konsumen harus saling menunjang secara sempurna, walaupun secara fisik industri itu mungkin berbeda. Definisi itu dapat juga diperluas pengertiannya sehingga mencakup badan-badan usaha yang menghasilkan suatu jenis produksi melalui proses yang sama.
Apakah jasa-jasa termasuk pada kelompok pengertian industri atau tidak, pertanyaan ini hanya masalah sematik (arti kata) istilah industri itu. Mendesaknya kebutuhan dalam kehidupan ekonomi modern telah mengakibatkan begitu kompleksnya bidang produksi dan begitu bervariasinya aktivitas produksi sehingga pengertian kita mengenai apa yang dimaksud dengan istilah industri harus ditinjau kembali. Suatu produk apakah yang dapat dijamah atau tidak dapat dijamah, jika memenuhi kebutuhan tertentu manusia, haruslah dianggap sebagai suatu produk industri. Jika serangkaian suatu produk yang dihasilkan oleh berbagai badan usaha dan organisasi kerja menunjukan secara khusus bahwa fungsi mereka secara menyeluruh ada kaitan dan membuktikan kedudukan mereka di dalam kehidupan ekonomi, maka badan usaha dan organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri.
2.2 Indikator Ekonomi Periwisata
Meskipun tidak terdapat hubungan langsung antara perubahan ekonomi nasional dengan pengembangan pariwisata , setidaknya perubahan ekonomi yang terjadi mengkondisikan perubahan kegiatan usaha pariwisata. Beberapa kendala ekonomi dapat mempengaruhi pengembangan yang diharapkan antara lain :
- Ketidakpastian pengendalian inflasi
- Pengangguran yang berkembang terus
- Proteksi yang mempengaruhi perdagangan valuta asing
- Devaluasi mata uang (atau revaluasi)
- Perubahan atas pajak / fiskal keberangkatan
2.3 Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata
1. Peranan Pemerintah dalam Ekonomi Pariwisata
Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih banyak tinggal dan lebih banyak menghamburkan uangnya. Sayang bahwa banyak program kurang masak dipertimbangkan, khususnya mengenai keuntungan yang akan diperoleh apakah lebih besar daripada perusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi ada kecendrungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjadi daya tarik wisata. Dengan cara demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya quick yielding.
Tujuan pokok dari kebijakan ekonomi pemerintah terhadap pariwisata adalah untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional. Tujuan kontribusi ini termasuk :
(a) Optimalisasi kontribusi dalam neraca pembayaran
(b) Menyiapkan perkembangan ekonomi regional dan neraca pembayaran regional.
(c) Menyiapkan tenaga kerja
(d) Peningkatan dan pendistribusian pendapatan.
(e) Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial
(f) Memaksimalkan peluang pendapatan fiscal
Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata. Pemerintah dalam pariwisata digambarkan sebagai berikut :
REGULASI
Lisensi, perencana, klasifikasi system, pengupahan
PENERIMAAN
Pajak, Retribusi
PENGELUARAN
Infrastruktur, Investasi, bantuan, pinjaman
REDISTRIBUSI
Pajak, kesejahteraan, pelatihan
EKONOMI
Pemasok Konsumen
2. Pajak dalam Pariwisata
Banyak pemerintah memanfaatkan pariwisata sebagai :
- Sumber pendapatan
- Sumber biaya bagi sektor lain.
3. Pengeluaran Pemerintah dalam Pariwisata
Dari satu sisi pemerintah memperoleh pendapatan dari pariwisata, tetapi disisi lain pemerintah banyak mengeluarkan untuk pariwisata. Tiga pengeluaran besar pemerintah bagi pariwisata adalah :
- Investasi dan pemeliharaan infrastruktur
- Fasilitas pengembangan pariwisata
- Pemasaran pariwisata
Untuk ini pemerintah akan memberi bantuan pengeluaran bagi pengembangan pariwisata tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam pengembangan pariwisata :
a. Pengeluaran langsung :
- Subsidi / bantuan
- Partisipasi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan
- Bunga Bank
- Bantuan bagi penelitian
- Bantuan bagi pendidikan dan pelatihan
b. Reduksi dari reabilitas
- Reduksi pajak
- Bebas – pajak bagi barang / jasa tertentu
c. Jaminan / Garansi
- Jaminan atas pinjaman komesrsial
- Jaminan ijin atas pekerja asing
Pengeluaran bagi pemasaran pariwisata yang dikerjakan pemerintah, antara lain untuk :
- Riset dan kegiatan pemasaran (NTO)
- Public Relation
- Iklan dan promosi lainnya
- Komunikasi dan distribusinya
- Pengembangan produk
4. Pengawasan Ekonomi Dalam Pariwisata
Pemerintah turut campur dalam sektor pariwisata untuk tujuan perlindungan terhadap konsumen dengan membuat peraturan (memperbaiki peraturan lama / melakukan deregulasi) menyangkut :
a. Peraturan perlindungan terhadap konsumen
b. Peraturan tentang keteraturan pemasaran
Peraturan tersebut diatas mengemukakan jaminan atas :
- Pemasok barang / jasa
- Kuantitas barang / jas serta uang yang diperdagangkan
- Harga yang diciptakan
- Kondisi barang / jasa yang diperdagangkan
- Pembayaran (perlindungan atas pembayaran dimuka)
- Lisensi usaha berfungsi sebagai perlindungan konsumen
- Klasifikasi fasilitas akomodasi
- Pengaturan harga atas pasokan produk
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pemaparan paper di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut :
1. Meskipun tidak terdapat hubungan langsung antara perubahan ekonomi nasional dengan pengembangan pariwisata , setidaknya perubahan ekonomi yang terjadi mengkondisikan perubahan kegiatan usaha pariwisata.
2. Peranan-peranan Pemerintah dalam pariwisata, adalah sebagai berikut :
a. Peranan Pemerintah dalam ekonomi pasar
b. Pajak dalam pariwisata
c. Pengeluaran Pemerintah dalam pariwisata
d. Pengawasan Pemerintah dalam pariwisata.
3. Pariwisata dapat dipandang sebagai industri dalam lingkupan kepariwisataan yang menunjang perekonomian dalam pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
www.geogle.co.id
Wahab,S. “Manajemen Kepariwisataan”. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
KERANGKA PENELITIAN ILMIAH
NAMA : ERIKO EKA PUTRA
KELAS : 3 EA 12
NPM : 10208450
TUGAS BAHASA.INDONESIA 2
Abstrak
Kata Pengantar (halaman … )
Daftar Isi (halaman … )
Bab I Pendahuluan (halaman … )
1.1. Latar Belakang Masalah (halaman … )
1.2. Perumusan Masalah (halaman … )
1.3. Ruang Lingkup Pembahasan dan Batasan (halaman … )
1.4. Tujuan Penulisan (halaman … )
1.5. Manfaat Penulisan (halaman … )
Bab II Pembahasan (halaman … )
2.1. Definisi Term (halaman … )
2.2. Pembahasan Masalah (halaman … )
Bab III Penutup (halaman … )
3.1. Kesimpulan (halaman … )
3.2. Saran (halaman … )
Daftar Pustaka
Lampiran
KELAS : 3 EA 12
NPM : 10208450
TUGAS BAHASA.INDONESIA 2
Abstrak
Kata Pengantar (halaman … )
Daftar Isi (halaman … )
Bab I Pendahuluan (halaman … )
1.1. Latar Belakang Masalah (halaman … )
1.2. Perumusan Masalah (halaman … )
1.3. Ruang Lingkup Pembahasan dan Batasan (halaman … )
1.4. Tujuan Penulisan (halaman … )
1.5. Manfaat Penulisan (halaman … )
Bab II Pembahasan (halaman … )
2.1. Definisi Term (halaman … )
2.2. Pembahasan Masalah (halaman … )
Bab III Penutup (halaman … )
3.1. Kesimpulan (halaman … )
3.2. Saran (halaman … )
Daftar Pustaka
Lampiran
Minggu, 20 Februari 2011
Perlukah Seorang Manager Mengetahui Perekonomian Indonesia ?
APA HUBUNGAN SEORANG MANAJER DENGAN PEREKONOMIAN INDONESIA ..
Nama : Eriko eka putra
NPM : 10208450
Kelas : 3EA12
Menurut saya sangat perlu karena manajer itu bekerja melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi maka dari itu manajer harus tahu bagaimana perekonomian indonesia sekarang dan ke depannya dimana Perlu diketahui bahwa pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat di tentukan oleh banyak faktor, baik internal(domestik) maupun eksternal (global). Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi fisik( termasuk iklim) , Lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya , sistem politik serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
Akan tetapi, untuk dapat memahami sepenuhnya sifat proses dan pola pembangunan ekonomi di suatu negara serta kemajuan-kemajuan yang telah di capainya selama kurun waktu tertentu atau untuk memahami kenapa pengalaman suatu negara dalam membangun ekonominya berebeda dengan negara lain, maka perlu juga diketahui sejarah ekonomi dari negara itu sendiri. Sering dikatakan bahwa keadaan perekonomian negara-negara berkembang (LDCs), seperti Indonesia, Malaysia, selama ini tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian atau orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembangunan infrastruktur fisik dan sosial(seperti pendidikan dan kesehatan) yang dilakukan ,dan tingkat pembangunan yang telah dicapai pada masa lampau, yakni pada zaman penjajahan (kolonialisasi).
sedikit penjelasan perekonomian indonesia bahwasanya Pada tanggal 17 agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya. Namun demikian, tidak bearti dalam Prakteknya Indonesia sudah bebas dari belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Karana menjelang akhir 1940-an, Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda, yakni pada aksi polisi 1 dan 2, setelah akhirnya pemerintah belanda mengakui secara resmi o kemerdekaan Indonesia, selama dekade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965, Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Akibatnya,selama pemerintahan Orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, Walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata pertahun hanya1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1956-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%.
Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama penduduk jepang, perang dunia II, dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah), ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek selama rezim tersebut (Tambunan, 1991,1996). Dapat dimengerti bahwa di dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.
Tepatnya sejak bulan maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintah Orde Lama, dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintah orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh Ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Sebelum rencana pembangunan lewat Replita di mulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutaama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kehidupan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada era orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusutan rencana pembangunan lima tahun (repelita) secara bertahap dengan target-targetyang jelas sangat dihargai oleh negara-negara Barat.
Pada bulan April 1969 Repelita 1 (rencana pembangunan lima tahun pertama) di mulai dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait, seperti agroindustri. Strategi Pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita 1 terpusatkan pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industri-industri yang padat karya , industri-industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar seperti pupuk , semen, pulp, kertas, dan texstil.
Dampak replita 1 dan replita-repelita berikutnya terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun cukup tinggi, jauh lebih baik daripada selama orde Lama, dan juga relatif lebih tinggi dari pada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok LDCs. Pada awal replita 1(1969) , PDB Indonesia tercatat 2,7 triliyun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun rupiah pada harga konstan. Pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan. Selama periode 1969-1990, laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata pertahun di atas 7%.
Keberhasilan pembangunan ekonomi di indonesia pada masa orde baru tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh presiden suharto yang jauh lebih baik/solid di banding pada masa orde lama.
Ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut:
Kemampuan politik yang kuat
Stabilitas politik dan ekonomi
Sumber daya manusia yg lebih baik
Sistem pollitik dan ekonomi terbuka yang berorientas ke barat
Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
Jadi disini seorang manajer sangat dibutuhkan :
A.Keterampilan konseptual (conceptional skill)
B.Keterampilan berhubungan dengan orang lain (humanity skill)
C.Keterampilan teknis (technical skill)
D.Keterampilan manajemen waktu
E.Keterampilan membuat keputusan
seorang ilmuwan pernah mengemukakan bahwa ada sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok. yang pertama adalah peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua adalah peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding.
Nama : Eriko eka putra
NPM : 10208450
Kelas : 3EA12
Menurut saya sangat perlu karena manajer itu bekerja melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi maka dari itu manajer harus tahu bagaimana perekonomian indonesia sekarang dan ke depannya dimana Perlu diketahui bahwa pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat di tentukan oleh banyak faktor, baik internal(domestik) maupun eksternal (global). Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi fisik( termasuk iklim) , Lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya , sistem politik serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
Akan tetapi, untuk dapat memahami sepenuhnya sifat proses dan pola pembangunan ekonomi di suatu negara serta kemajuan-kemajuan yang telah di capainya selama kurun waktu tertentu atau untuk memahami kenapa pengalaman suatu negara dalam membangun ekonominya berebeda dengan negara lain, maka perlu juga diketahui sejarah ekonomi dari negara itu sendiri. Sering dikatakan bahwa keadaan perekonomian negara-negara berkembang (LDCs), seperti Indonesia, Malaysia, selama ini tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian atau orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembangunan infrastruktur fisik dan sosial(seperti pendidikan dan kesehatan) yang dilakukan ,dan tingkat pembangunan yang telah dicapai pada masa lampau, yakni pada zaman penjajahan (kolonialisasi).
sedikit penjelasan perekonomian indonesia bahwasanya Pada tanggal 17 agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya. Namun demikian, tidak bearti dalam Prakteknya Indonesia sudah bebas dari belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Karana menjelang akhir 1940-an, Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda, yakni pada aksi polisi 1 dan 2, setelah akhirnya pemerintah belanda mengakui secara resmi o kemerdekaan Indonesia, selama dekade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965, Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Akibatnya,selama pemerintahan Orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, Walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata pertahun hanya1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1956-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%.
Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama penduduk jepang, perang dunia II, dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah), ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek selama rezim tersebut (Tambunan, 1991,1996). Dapat dimengerti bahwa di dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.
Tepatnya sejak bulan maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintah Orde Lama, dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintah orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh Ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Sebelum rencana pembangunan lewat Replita di mulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutaama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kehidupan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada era orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusutan rencana pembangunan lima tahun (repelita) secara bertahap dengan target-targetyang jelas sangat dihargai oleh negara-negara Barat.
Pada bulan April 1969 Repelita 1 (rencana pembangunan lima tahun pertama) di mulai dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait, seperti agroindustri. Strategi Pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita 1 terpusatkan pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industri-industri yang padat karya , industri-industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar seperti pupuk , semen, pulp, kertas, dan texstil.
Dampak replita 1 dan replita-repelita berikutnya terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun cukup tinggi, jauh lebih baik daripada selama orde Lama, dan juga relatif lebih tinggi dari pada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok LDCs. Pada awal replita 1(1969) , PDB Indonesia tercatat 2,7 triliyun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun rupiah pada harga konstan. Pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan. Selama periode 1969-1990, laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata pertahun di atas 7%.
Keberhasilan pembangunan ekonomi di indonesia pada masa orde baru tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh presiden suharto yang jauh lebih baik/solid di banding pada masa orde lama.
Ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut:
Kemampuan politik yang kuat
Stabilitas politik dan ekonomi
Sumber daya manusia yg lebih baik
Sistem pollitik dan ekonomi terbuka yang berorientas ke barat
Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
Jadi disini seorang manajer sangat dibutuhkan :
A.Keterampilan konseptual (conceptional skill)
B.Keterampilan berhubungan dengan orang lain (humanity skill)
C.Keterampilan teknis (technical skill)
D.Keterampilan manajemen waktu
E.Keterampilan membuat keputusan
seorang ilmuwan pernah mengemukakan bahwa ada sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok. yang pertama adalah peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua adalah peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding.
Langganan:
Postingan (Atom)
