Permasalahan ACFTA dalam Hubungan China dan Asia Tenggara Moderen

Permasalahan dalam Hubungan China dan Asia
Tenggara Moderen
Selama Perang Dingin, sebagian besar negara-negara Asia
Tenggara non-komunis pada mulanya memandang China
sebagai ancaman utama terhadap keamanan dalam negeri
masing-masing. Indonesia merupakan salah satu negara yang
mengakui Republik Rakyat China yang berdiri pada tahun 1949,
sementara beberapa negara non-komunis lainnya yang
berafiliasi dengan Barat justru bergabung dengan Amerika
Serikat dan sekutunya dalam membendung China dan mengakui
Taipei6. Filipina dan Thailand tergabung dalam pakta militer
SEATO {South East Asian Treaty Organisation) di bawah
Amerika Serikat. Setelah pergantian pemerintahan di Indonesia,
dari Presiden Sukarno yang revolusioner ke Presiden Suharto
yang anti-komunis dan pro-pembangunan ekonomi, Indonesia
membekukan hubungan diplomatik dengan Beijing.7 China
dituduh oleh pemerintahan Orde Baru terlibat dalam upaya
kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menewaskan
beberapa orang perwira tinggi Angkatan Darat.
Kecurigaan sebagian negara-negara Asia Tenggara terhadap
rezim Komunis China di bawah pemimpin tertingginya Mao Tse
Tung terutama disebabkan oleh ideologi komunis radikal yang
dikembangkannya selama Revolusi Kebudayaan, yang juga
hendak diekspornya ke luar negeri. Negara-negara Asia
Tenggara yang baru merdeka menghadapi berbagai ancaman
keamanan dalam negeri, termasuk pemberontakan dari partai-
partai komunis yang hendak mendirikan negara-negara komunis
di Asia Tenggara. Partai-partai komunis lokal tersebut mendapat
dukungan dari China dalam rangka national liberation
movement melawan pemerintahan yang berkuasa. Tidaklah
6 Filipina dan Thailand mengakui Beijing setelah Amerika Serikat melakukan
normalisasi hubungan dengan Beijing pada pertengahan tahun 1970an. Malaysia dan
Singapura membuka hubungan diplomatik dengan Beijing pada tahun 1991, setelah
Indonesia membuka kembali hubungan diplomatik dengan Beijing.
7 Walaupun Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Beijing,
Indonesia tetap konsisten dengan Kebijakan Satu China, dan tidak pernah mengakui
Taipei secara resmi.ASEAN-China FTA; Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?
mengherankan apabila negara-negara non-komunis Asia
Tenggara menjaga jarak dari Beijing serta berupaya
mengembangkan strategi untuk membendung pengaruh negatif
Beijing. Kekhawatiran atas kebijakan agresif China semakin
meningkat selama terjadinya Perang Vietnam antara kekuatan
non-komunis melawan komunis. Terbentuknya ASEAN
(Association of South East Asian Nations) pada 8 Agustus 1967
merupakan respons dari negara-negara non-komunis ASEAN
dalam rangka meningkatkan kerjasama dan solidaritas untuk
menghadapi ancaman bersama, terutama ekspansi pengaruh
komunisme di Asia Tenggara.
Setelah Perang Dingin berakhir hubungan negara-negara
ASEAN dengan China tidak otomatis membaik, walaupun ada
upaya serius dari ASEAN untuk menjalin hubungan dengan
China. Kepulauan Spratly di Laut China Selatan merupakan
wilayah potensi konflik yang paling dikhawatirkan. China
mengklaim seluruh Kepulauan Spratly sebagai wilayah
teritorialnya. Pada saat bersamaan, sebagai dampak dari
UNCLOS {United Nations Convention on the Law of the Sea)
yang mulai berlaku sejak tahun 1982, Kepulauan Spratly
sebagian juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina dan
Vietnam. Kepulauan Paracel di Laut China Selatan juga
menjadi ajang rebutan antara China dan Vietnam. Pada tanggal
22 Juli 1992 di Manila ASEAN mengeluarkan "ASEAN
Declaration on the South China Sea". Deklarasi tentang Laut
China Selatan ini merupakan tanggapan ASEAN atas manuver
militer China di wilayah China Selatan yang merisaukan negara-
negara ASEAN, khususnya Filipina. Deklarasi tersebut
menghimbau semua pihak yang terlibat sengketa wilayah untuk
menahan diri, mengembangkan kerjasama dan menggunakan
prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai dasar bagi "code
of conduct di Laut China Selatan. Seperti diketahui TAC, yang
ditandatangani di Bali pada pertemuan puncak ASEAN pertama
tahun 1976, melarang penggunanan kekerasan atau ancaman
kekerasan dalam menyelesaikan konflik, serta mengharuskan
pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan setiap
permasalahan dengan cara-cara damai.
Walaupun China telah menjadi anggota ASEAN Regional
Forum, forum multilateral pertama yang berbicara, mengenai
masalah keamanan di Asia Pasifik yang digelar ASEAN dan
para mitra dialognya sejak tahun 1994, China menolak untuk
membicarakan masalah Laut China Selatan di forum multilateral.
Kekhawatiran ASEAN atas niat baik China semakin meningkat
ketika pada bulan Februari 1995 kapal Angkatan Laut China
menduduki Mischief Reef, salah satu pulau di Kepulauan
Spratly yang diklaim oleh Filipina. China telah terlebih dahulu
menduduki Kepulauan Paracel yang juga diklaim Vietnam pada
tahun 1974. Peningkatan kemampuan militer China, terutama
kekuatan laut dan udaranya, semakin menimbulkan kecemasan
negara-negara sekitarnya. China juga semakin unjuk kekuatan
ketika pada bulan Agustus 1995 dan bulan Maret 1996 Tentara
Pembebasan Rakyat China (VLA-People Liberation Army)
menembakkan rudal ke wilayah perairan Taiwan sebagai
peringatan kepada pemimpin Taiwan yang baru, Presiden Chen
Sui Bien, agar tidak melangkah terlalu jauh memisahkan diri
dari China. Pada bulan Januari 1996 kapal-kapal milik China
dan Filipina terlibat tembak-menembak selama 90 menit di
dekat Pulau Capones. Insiden antara kapal-kapal China dan
Filipina terjadi beberapa kali sampai tahun 1999.8
Di samping masalah-masalah di atas, beberapa negara Asia
Tenggara juga memiliki masalah bilateral dengan China
berkaitan dengan keberadaan masyarakat keturunan etnis China
di wilayahnya. Dalam perjalanan sejarah Indonesia isu
masyarakat keturunan etnis China merupakan hal yang sensitif.
Pada mulanya China menganggap warga keturunan China di
luar negeri sebagai warga negaranya. Hal ini menimbulkan
masalah di negara-negara di mana masyarakat minoritas China
itu berada karena adanya kecurigaan atas loyalitas mereka
terhadap negara tuan rumah. Di samping itu peranan dan posisi
sebagian warga keturunan yang dominan dalam bidang ekonomi
dari waktu ke waktu juga memunculkan konflik dengan
masyarakat lokal yang tidak jarang berujung pada kerusuhan
anti-China. Hal ini biasanya mengundang reaksi dari Beijing,
yang pada gilirannya dianggap sebagai intervensi dalam urusan
dalam negeri oleh pemerintah di Asia Tenggara, termasuk di
Indonesia.
Negara-negara Asia Tenggara menyadari bahwa tidak ada
dari mereka yang mampu menghadapi China secara sendiri-
sendiri. Kenyataan ini telah mendorong mereka untuk
mempererat kerjasama dalam wadah ASEAN, terutama dalam
bidang ekonomi dan politik. Pada awalnya China hanya mau
membicarakan masalah laut China Selatan secara bilateral, di
mana posisi China selalu lebih kuat. Deklarasi ASEAN tentang
Laut China Selatan merupakan sikap bersama negara-negara
ASEAN mengenai hal tersebut, yang pada mulanya diabaikan
begitu saja oleh China. Namun ASEAN menunjukkan
solidaritas terhadap Filipina dalam kasus Mischief Reef, yang
tampaknya cukup mengagetkan China. Dalam pertemuan antara
pejabat senior ASEAN dan China di Hangzhou pada bulan Juli
1995, pihak ASEAN secara tegas menyampaikan bahwa insiden
Mischief Reef adalah sesuatu yang sangat serius dan meminta
China untuk membongkar kembali bangunan yang telah mereka
dirikan. China disinyalir cukup kaget atas sikap bersatu
ASEAN tersebut.9
Di lain pihak negara-negara ASEAN juga tidak ingin
memprovokasi China dengan mengutarakan kekhawatiran
terhadap ancaman China secara terbuka, baik melalui ungkapan
resmi maupun melalui kebijakan pertahanan. Hal ini antara lain
merupakan salah satu alasan mengapa ASEAN enggan untuk
mengembangkan kerjasama regional dalam bidang pertahanan,
karena khawatir langkah tersebut dapat diartikan oleh China
sebagai persiapan menghadapi China. Negara-negara ASEAN
juga tidak mengeluarkan komentar setelah insiden penembakan
rudal China ke arah Taiwan, dengan dalih bahwa hal tersebut.