berita tentang koperasi

RAKORNAS KOPERASI DAN UKM
Permasalahan dalam
Penyaluran KUR Dieliminasi

Rabu, 11 Nopember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah (Mennegkop dan UKM) Syarif Hasan mengatakan, penyelesaian permalasahan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) menjadi prioritas dalam 100 hari kerja Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Apalagi sektor koperasi dan UKM merupakan ujung tombak dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Dukungan dan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam menyalurkan KUR cukup tinggi. Banyak kritik, saran, dan masukan. Jika disalurkan secara optimal, adanya KUR diyakini akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Syarif Hasan di Jakarta, kemarin, terkait hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) tentang pemberdayaan koperasi dan UKM di Jakarta, 9-10 November 2009.

Menurut dia, proses untuk mengeliminasi permasalahan penyaluran KUR yang timbul di lapangan menyangkut mekanisme dan prosedur yang ada di lapangan. "KUR memang menyangkut banyaknya birokrasi, dan kita sepakat untuk menghilangkannya. Selama ini menjadi sumbatan," tuturnya.

Lebih jauh Syarif Hasan mengatakan, penyaluran KUR terkait langsung dengan pemberdayaan ekonomi mikro yang digeluti para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi pelaku UMKM selama ini mendominasi dan menjadi mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia. Dengan KUR, diharapkan akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih signifikan dan berpotensi menurunkan angka kemiskinan.

"Contohnya ketentuan bebas agunan untuk kredit di bawah Rp 5 juta. Kita harus membereskan persoalan riil, seperti mengevaluasi tingkat suku bunga dan melakukan pendampingan maupun pemasaran," ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Syarif Hasan, target untuk penyaluran KUR hingga Rp 20 triliun dengan penjaminan Rp 2 triliun dari pemerintah dapat terealisasi dengan target.

Seperti diketahui, rumusan hasil Rakornas 2009 meliputi, aplikasi program 100 hari Ke-menterian Negara Koperasi dan UKM.