penggusuran pedagang kecil

Menegkop siap atasi penggusuran pedagang kecil..

JAKARTA: Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi penggusuran yang makin marak terhadap pedagang kaki lima (PKL).

"Langkah pertama yang akan kami tempuh adalah koordinasi. Setelah itu mengatasi permasalahan yang membuat PKL harus dibersihkan dari lokasi usaha," ujar Sjarifuddin, baru-baru ini.

Koordinasi diperlukan karena pemerintah kabupaten/kota pasti mempunyai alasan sehingga meminta PKL meninggalkan lokasi yang mereka pilih. Daerah itu bisa saja untuk areal penghijauan.

Kementerian Koperasi sebagai pembina usaha mikro, kecil dan menengah, ujar Sjarifuddin, pasti bertindak untuk memecahkan masalah yang dihadapi para pejuang ekonomi kerakyatan itu. Yang pasti, pemkab/kota mempunyai tugas mengatasi masalah pedagang kaki lima.

Orang nomor satu di instansi pemberdayaan koperasi dan pengusaha kecil itu mulai membenahi pola pikir stafnya.

Sementara itu, program bagi pengembangan pasar-pasar di daerah, Sjarifuddin menegaskan tetap dilakukan.

Paradigma

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan UKM Sandiaga S.Uno mengharapkan perubahan paradigma pemerintah yang bangga dengan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah sekitar 51 juta.

Pemerintah diminta mewaspadai jumlah itu karena mencapai 98,9% dari total pelaku usaha nasional. "Jumlah itu tidak realistis. Jumlahnya harus dikurangi," ujar Sandiaga pada acara investor gathering bertema Building a Better Indonesia, Rabu.

Dia mencontohkan ketika warung rokok di satu komplek bertambah jumlahnya bukan gambaran perkembangan, melainkan keterpaksaan akibat ketidakberdayaan berusaha di bidang lain.

Menurut dia, jumlah usaha mikro sebaiknya maksimal 80%, sedangkan usaha kecil dan menengah sekitar 20%.